Tribunnews.com/M Ismunadi

Wakil Mendiknas RI Fasli Jalal yang juga mantan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Djalal, menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat bantu belajar-mengajar di Kemendiknas Tahun Anggaran 2007, di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (28/9/2011).

Pada pemeriksaan pertama, Rabu (21/9/2011) lalu, Fasli mengaku ditanya penyidik perihal mekanisme anggaran di Kemendiknas saat dia menjabat Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMTK).

"Pertanyaan (dalam pemeriksaan sebelumnya, red) umum. Ditanya, apa tugas dan fungsi Dirjen, strukturnya, nama-nama staf saya, SK-nya ditanyakan. Mengenai tata cara penganggaran, hubungan dengan rencana strategis, rencana kerja pemerintah dan kebijakan pemerintah, sampe rencana itu disetujui itu bersama DPR," kata Fasli setiba di kantor Bareskrim Polri.

Polri menyatakan, bahwa saat proyek itu, Fasli merupakan Pejabat Pembuat Komitmen-nya (PPK).

Namun, Fasli enggan menyebut nilai proyek tersebut. "(Proyek) itu distribusi di semua lembaga mutu pendidikan P4TK," ujarnya.

sumber : http://www.tribunnews.com/2011/09/28/wakil-mendiknas-fasli-djalal-dicecar-soal-anggaran-proyek

Menpora Ditanya KPK Seputar Anggaran Proyek Wisma Atlet SEA Games

[JAKARTA] Menpora Andi Mallarangeng ditanyai soal penganggaran proyek wisma atlet SEA Games di Palembang oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (10/10).

"Ya seputar penganggaran (proyek wisma atlet untuk SEA Games),lah ," kata Andi seusai menjalani pemeriksaan selaku saksi.

Menteri dari Partai Demokrat itu hanya mengatakan telah memberikan kesaksian dan menjawab pertanyaan penyidik dengan baik.

"Tadi saya sudah memberi kesaksian dan menjawab petugas sebaik-baiknya lah, ya seputar pengangganggaran," ujar Andi.

Andi Mallarangeng hadir di KPK sesuai jadwal pemeriksaan sekitar pukul 10.00 WIB dan keluar dari gedung lembaga antikorupsi tersebut sekitar pukul 11.53 WIB.

Berbeda dengan pemeriksaan sebagai saksi terhadap Mennakertrans Muhaimin Iskandar dan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR beberapa waktu lalu dalam kasus lain, Menpora tidak dikawal ketat sehingga para wartawan lebih leluasa mewawancarainya.

Sebelumnya Menpora juga memenuhi panggilan menjadi saksi terkait kasus wisma atlet tersebut, untuk terdakwa Sesmenpora Wafid Muharam di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pemeriksaan yang kedua terhadap Menpora Andi Mallarangeng sebagai saksi atas tersangka mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Beberapa saksi lain yang diperiksa KPK terkait kasus itu yakni saudara tersangka yang juga anggota dewan M Nasir, mantan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Ketua Komisi X Mahyudin. [Ant/L-9]

sumber : http://www.suarapembaruan.com/politikdanhukum/menpora-ditanya-kpk-seputar-anggaran-proyek-wisma-atlet-sea-games/12218

Penyerapan Anggaran Proyek Infrastruktur Minim

JAKARTA : Percepatan tender yang dilakukan Departemen Pekerjaan Umum (PU) sejak November tahun lalu, belum efektif memacu pekerjaan proyek infrastruktur dan penyerapan APBN 2009.

Hingga akhir semester I/2009 realisasi penyerapan angaran Departemen PU baru Rp 8,23 triliun atau 23,49% dari total dana Rp 35 triliun yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan anggaran belanja Negara (APBN) 2009.

Sebelumnya departemen itu sempat menargetkan penyerapan anggaran hingga 47% pada semester I tahun ini.

Realisasi pekerjaan fisik hingga paruh pertama tahun ini baru mencapai 26,5%, masih jauh dari target semula sebesar 40%. Padahal hampir sepertiga proyek Departemen PU Sudah ditenderkan sejak 2008 dan sepertiga proyeknya ditenderkan pada februari 2009.

Percepatan tender tersebut rencananya untuk menghindari penumpukan pekerjaan pada akhir tahun yang akan berimbas pada buruknya kualitas.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan masih ada beberapa proyek yang ternyata belum dirancang secara cermat. Dia meminta para pemimpin proyek untuk membatalkan proyek yang belum siap dan dialihkan untuk mengerjakan proyek-proyek yang sedang berjalan dan siap tender .

“Jangan menahan proyek yang tidak siap. Ini uang negara, harus digunakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik,” katanya saat membuka rapat terbatas percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia kemarin.

Djoko mengatakan rendahnya penyerapan anggaran itu juga disebabkan oleh beberapa satuan kerja masih belum memberikan data secara lengkap. Dari 1.067 satuan kerja, ada 884 unit pimpinan proyek yang belum melaporkan belanja uang negara.

Kendati demikian, menurut Djoko, penyerapan anggaran dan realisasi pekerjaan fisik tahun ini lebih baik dibandingkan dengan keadaan pada periode yang sama tahun lalu. Pada 2008, realisasi pekerjaan proyek infrastruktur hingga semester I baru sekitar 15%.

Proyek infrakstrukur jalan Direktorat Jendral Bina Marga tercatat sebagai direktorat dengan penyerapan tertinggi yakni sebesar Rp 4,492 triliun atau Rp 26,41% dari jumlah yang dianggarkan.

Djoko menambahkan saat ini masih tersisa anggaran sebesar Rp 26,809 triliun dengan sisa waktu 6 bulan.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia

sumber : http://www.anggaran.depkeu.go.id/2009a/web-konten-list.asp?id=652